Konsep pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat tidak bisa semata-mata hanya bersandarkan kepada proyeksi pertumbuhan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan atau perdesaan dalam kurun waktu 20 tahun. Persoalan ketertinggalan daerah Indonesia timur dengan daerah di wilayah Indonesia barat menuntut adanya pendekatan-pendekatan yang bersifat stratejik karena adanya disparitas yang sangat lebar yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap prasarana dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan maupun fasilitas-fasilitas perekonomian pada skala lokal dan regional. Pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat tidak bisa dilepaskan dari upaya pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang salah satunya tercermin dari indikator pembangunan manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka konsepsi struktur tata ruang Provinsi Papua Barat secara makro akan diarahkan pada pengembangan wilayah yang tumbuh pesat, wilayah yang dilalui jalur distribusi barang dan jasa. Kegiatan/sektor-sektor yang memanfaatkan ruang tersebut perlu ditinjau keterkaitannya satu sama lainnya. Kepentingan antar sektor tersebut secara spasial menunjukkan berbagai permasalahan tumpang tindih dalam pendelineasian kawasannya masing-masing.

Strategi pengembangan wilayah pesisir dapat dikembangkan melalui proses pemberdayaan sebagai langkah pengembangan ekonomi lokal dan hal ini perlu disinergikan dengan struktur yang terepresentasi melalui skema satuan wilayah pengembangan pesisir dan konsep one clustered-region one commodity. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penguatan kelembagaan ekonomi dilakukan dalam lingkup klaster pada satuan permukiman. Konsep penataan wilayah pesisir laut tidak hanya tertuju pada pemanfaatan sumber daya alam yang ada tetapi melakukan upaya konservasi terhadap sumber daya alam seperti terumbu karang dan biota-biota lain yang hidup di perairan laut yang ada diwilayah Provinsi Papua Barat. Konsep Ecotourism juga dapat menjadi satu pilihan strategi untuk mengembangkan potensi wisata alam kelautan.